15 Jenis kekerasan Seksual

Sudahkah kau tahu berbagai jenis kekerasan seksual?
Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15
tahun (1998 – 2013), yaitu:
  1. Perkosaan
Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakkrasankan jari tangan atau benda-benda lainnya.Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.
  1. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
  1. Pelecehan Seksual
Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
  1. Eksploitasi Seksual
Tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang,atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untukmemperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
  1. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.
  1. Prostitusi Paksa
Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
  1. Perbudakan Seksual
Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.
  1. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.
  1. Pemaksaan Kehamilan
Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
  1. Pemaksaan Aborsi
Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
  1. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.
  1. Penyiksaan Seksual
Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.
  1. Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual
Caramenghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
14.Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan ataumendiskriminasi perempuan
Kebiasaan masyarakat , kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.
  1. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama
    Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik’. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskandiri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

 

+++http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf

| Meninggalkan komentar

workshop

== PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPINGAN TERKAIT PERSPEKTIF FEMINIS DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ==

mitra hotel mitra

Berdasarkan komparasi data kasus kekerasan terhadap perempuan antara tahun 2013 Dan 2014 yang diperoleh dari data Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus, khususnya kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2013, kasus kekerasan yang dilaporkan berjumlah 279.760 kasus, sedangkan pada tahun 2014 mencatat sejumlah 293.220 kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus / perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama ditingkat Kabupaten / Kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau sekitar 4% bersumber dari 191 mitra lembaga pengada layanan. Seperti tahun sebelumnya, kekerasan yang terjadi diranah personal khususnya kekerasan terhadap istri tercatat paling tinggi, juga angka kekerasan seksual adalah angka yang menonjol yang terjadi di ranah komunitas.Pada tahun ini, angka perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan perkosaan mencapai 2.183 kasus (56%) dari total 3.860 kasus yang dilaporkan terjadi di ranah komunitas,”

mitra sapa
Minimnya lembaga layanan serta komitmen pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu factor makin meningkatnya kasus kekerasan seksual, disamping masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.
Lapisan-lapisan kekerasan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual berdampak negatif tidak hanya terhadap kondisi psikologisnya, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam kesehatan, pendidikan dan sosial ekonominya. Selain itu stigma dari masyarakat yang seringkali menyalahkan korban berdampak pada tereliminasinya korban dari lingkungan tempat tinggalnya.
Pendamping sebagai bagian yang penting untuk pemulihan perempuan korban kekerasan, harus memahami prinsip-prinsip dan nilai feminis yang terintegrasi dalam seluruh tahapan pendampingan. Disisi lain pendampingan kasus kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada pemulihan untuk korban, tetapi keluarga korban dan juga lingkungan disekitar korban. Peningkatan kapasitas pendamping yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip Feminis dalam semua tahapan pendampingan serta kemampuan menggunakan ratifikasi CEDAW sebagai sebuah landasan kebijakan dan hukum dalam melakukan advokasi kasus kekerasan seksual menjadi penting. Karena itu LENSA SUKABUMI mengikuti
“WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING TERKAIT PERSPEKTIF FEMINIS DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN”
yang diseleggarakan oleh SAPA institute dan Forum Pengada Layanan (FPL) pada tanggal 16 – 18 Oktober 2015 di Hotel Mitra Bandung Jawa Barat. Yang diikuti oleh 25 peserta dari 20 Lembaga Terdaftar.
Kegiatan ini di fasilitatori oleh Listyowati dan Estu Fanani dengan Narasumber Ratna Bantari Murti ( Mengembangkan Pendampingan Hukum Berperspektif Gender) dan Desti Murdijana (mengintegrasikan nilai-nilai feminis dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan ).

Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk :
1. Meningkatkan keterampilan peserta terkait pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan
2. Meningkatkan pemahaman peserta terkait prinsip-prinsip feminis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menggunakan CEDAW sebagai landasan hukum untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Output dari kegiatan ini adalah :
1. Adanya peningkatan keterampilan peserta dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak
2. Adanya peningkatan pemahaman peserta terkait prinsip-prinsip feminis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menggunakan CEDAW sebagai landasan hukum untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

| Meninggalkan komentar

TRAINING HAM & HAK-HAK KEWARGANEGARAAN G1

DERTYKegiatan Pelatihan Dasar HAM & Hak-hak Kewarganegaraan untuk Pemuda dengan Tema : “Wujudkan Pemuda Pelopor Perdamaian di Sukabumi Jawa Barat Gelombang Pertama telah terlaksana di Hotel Augusta Sukabumi. Hadir Para Narasumber di hari pertama (29/9/2015) 1. Asda 3 Setda Kab. Sukabumi Drs. Asep Abdul Wasit (Membuka Acar), 2. Inayah Wahid (Materi: Pemuda Indonesia), 3. Wawan Gunawan ( Materi: Negara Bangsa + Hak2 Kewarganegaraan), 4. Marzuki Rais (Konflik dan Perdamaian).#mocipeacesukabumi

Baca lebih lanjut

| Meninggalkan komentar

Training HAM dan Pemuda Pelopor Perdamaian

wpid-11904745_10152985597032245_7721323037537234957_n.jpgBeragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Keberagamaan seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Sebaliknya, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat. Maka dari itu The wahid Insitute dan LENSA Sukabumi menjalin kerjasama dalam program READY ( Respect and Dialogue) dalam memperkokoh Kapasitas Kaum MUDA Tentang HAM dan kewarganegaraan untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus berbasis agama. LENSA Sukabumi mengajak Anak -anak muda Sukabumi yang berusia 20-25 Tahun untuk ikut Partisipasi dalam kegiatan ini.
karena kalian akan mendapatkan Manfaat Sebagai Berikut :
1.Tambahan wawasan dari Narasumber Nasional seperi Inayah WAhid (Putri Alm. Gusdur).
2. Akan di ikut sertakan dalam Yout Cam Baik di tingkat lokal maupun Nasional.
3. Akan mendapatkan Grand Proyek (Dana) Pemuda Perdamaian dari The Wahid Institute.
Yu daftarkan diri kalin segara paling lambat tgl 20 September 2015 ke LENSA Sukabumi jln. Cikaroya, Cisaat Sukabumi.
Kontak : 081 211 132 164 /085 789 519 450
Pendaftaran GRATISSSSSS

| Meninggalkan komentar

LENSA BUKA POSKO PENGADUAN & PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK

Pokso PengaduanAkhir akhir ini kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi, baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan yang lebih luas. Padahal, sejatinya perempuan dan anak memiliki hak atas rasa aman, mendapatkan perlindungan dari ancaman dan terbebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat.

Berlangsungnya kekerasan pada perempuan dan anak disuatu lingkungan dapat timbul dari sikap masyarakat disekitarnya yang terjebak pada pemahaman bahwa kekerasan yang dilakukan adalah hal wajar dan bukan tanggung jawab bersama. Padahal kalau mengabaikan kekerasan sama saja berkolusi dengan para pelaku dan bukan sikap yang netral. Baca lebih lanjut

| Meninggalkan komentar

LENSA Kirimkan utusan Sarasehan Pemuda Lintas Agama

pemuda lintas agamaKegiatan ini dilaksanakan kerjasama Kementrian Agama Kab. Sukabumi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Sukabumi periode 2015-2020 (8/9/2015) di Aula Kementrian Agama Kab. Sukabumi. Hadir sebagai narasumber diantaranya Bp. Drs. H. Hilmy Riva’i, M.Pd (Kepala Kantor Kemenag. Kab. Sukabumi), Bp. Dedi Ruswandi, SH (Kesbang. Setkab. Sukabumi), dan Kang Daden Sukendar, M.Ag (Ketua FKUB Kab. Sukabumi). Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta dari berbagai organisasi seperti BKPRMI, Pemuda PUI, GMNI, HMI, GP. ANSOR, Pemuda GKP, OMK, LENSA, FOPULIS, PIKMa, FDMI, KNPI, AOKSI, dll. LENSA sendiri mengutus para pengurus dan anggotanya kawan Omay Komarudin, Subhan JK, dan Useu.

| Meninggalkan komentar

PICTH FOR PEACE

image

LENSA Sukabumi mengirimkan delegasi Gugum Gumelar ( Gunawan Al-gifari ) dan Saudara Subhan untuk menghadiri kegiatan PITCH FOR PEACE yang di laksanakan oleh The Wahid Institute dan Google Indonesia. Yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 1 September 2015 di Farmont Hotel Senayan Jakarta. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Mentri Agama RI Lukaman Hakim, Yeni Wahid selaku direktur Wahid Institute, Shinto Nugroho selaku Head of Public Policy and GOVERNMENT Real at ions Google Indonesia, disapih itu materi yang di berikan oleh Kh. Husain Muhammad menenangkan Theological overview of Islam and the call of jihad and look at how Islam in the archipelago is can fronting the idea of violent extremism,di samping itu karena peserta mayoritas dari kalangan anak muda agar mengkampayekan perdamaian dengan media Sosial hadir juga Camen Project YouTuber Indonesia menberikan motivasi kepada kalangan muda untuk aktif menyuarakan media YouTube sebagai media perdamaian.
Hadir juga Mr. Abdul Rehman Malik selaku Program Manger, Radical meddle way.
Peserta dalam kegiatan ini hampir seluruh kaum muda karena kaum muda garda terdepan untuk menyuarakan perdamaian, Google juga mengadakan konpetisi untuk membuat skenario dengan tema perdamaian.

| Meninggalkan komentar

LENSA ikuti diskusi Pra Critical Legal Studies Perda2 Jabar

11221530_10152939745047245_7805478716111328893_nPertemuan ini diaksanakan di Aula GKP Bandung (18/8/2015) dengan maksud penyamaan persepsi diantara aktivis Hak Asasi Manusia atas Peraturan Daerah (90 Perda) yang dipandang diskriminatif di Jawa Barat sebelum melakukan Critical Legal Studies Dokumen. Kegiatan ini jg dihadiri oleh sejumlah aktivis dari berbagai daerah di Jawa Barat diantaranya : Fahmina Institute Cirebon, LKaHAM Tasikmalaya, LENSA Sukabumi, Institut Perempuan (IP) Bandung, SAPA Institut Bandung, JAKATARUB Jabar, KPP-GKP Jabar, Staf Ahli Komnas HAM, Komisioner+badan Pekerja Komnas Perempuan dan sejumlah aktivis lain di Jawa Barat.

| Meninggalkan komentar

SUPPORT GROUP KONSELING

11902585_10152937768502245_1770695018183885293_nLENSA bekerjasama dengan SAPA Institut melakukan kegiatan Support Group Konseling. Kegiatan ini dilaksanankan pada tanggal 16 Agustus 2015 di Aula KPA Kab. Sukabumi. Diskusi ini dihadiri oleh korban, Keluarga dari Korban KTP (Kekerasan terhadap perempuan), ODHA juga keluarga ODHA. . dalam kegiatan ini peserta saling sharing pengalaman antar keluarga korban. Kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan Survivor2 baru walaupun dahulu mereka adalah korban ataupun keluarga korban dan diharapkan bisa terlibat dalam kegiatan pencegahan dan penanganan KTP.

| Meninggalkan komentar

DISKUSI RUTIN (Diskusi Serial) MAMPU

11889507_10152937958677245_1921236613748899870_nDiskusi Rutin ini dilaksanakan pada Tanggal 15 Agustus 2015 yang bertempat di Aula KPA kab. Sukabumi. Adapun diskusi rutin pertama telah dilaksanakan pada bulan juli yang dihadiri oleh beberapa NGO, Lembaga keagamaan juga FKUB yang ada Sukabumi maka diskusi rutin yang kedua ini dihadiri oleh kader2 PIKM (Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat) juga WPA (Warga Peduli Aids). Dalam diskusi ini dinformasikan keberadaan SAPA Institut yang bersinergi dg LENSA Sukabumi dlm melaksanakan program penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama berkaitan dengan kekerasan seksual di Sukabumi selama 6 bulan kedepan terhitung Juli s.d. Desember 2015, juga disampaikan informasi seputar kekerasan (seksual) terhadap perempuan dan anak yang menjadi sasaran program SAPA Institut di Sukabumi saat ini. Kemudian disampaikan juga mekanisme atau Standar Prosedur Pelayanan/Standar Pelayanan Minimum yang akan di berikan oleh SAPA Institut di Sukabumi. Selain itu juga diinformasikan beberapa contoh kasus yang dapat ditangani oleh SAPA Institut terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya terkait kekerasan seksual dan HIV AIDS.

| Meninggalkan komentar