Perjuangan Perempuan Indonesia: Antara Harapan dan Kecemasan

oleh Husein Muhammad (Komisioner Komnas Perempuan)

 Sepuluh tahun terakhir mungkin merupakan dekade paling progresif dan  menggairahkan, tetapi juga dekade penuh tantangan, bagi perjuangan kaum perempuan dalam upaya merebut kembali hak-hak dasar mereka sekaligus menghentikan kekerasan terhadap mereka. Isu-isu Perempuan ini sesungguhnya telah lama diperbincangkan di berbagai forum baik pada level nasional maupun internasional, oleh berbagai institusi ; pendidikan, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum dan lain-lain. Berbagai disiplin ilmu terlibat dalam diskursus ini, tak terkecuali disiplin ilmu-ilmu agama Islam, baik tafsir, hadits maupun fiqh. Perbincangan tersebut mengarah pertama pada soal kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan laki-laki dan perempuan. Kedua pada soal kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam dan di luar rumah yang masih menjadi fenomena social yang meluas. Terhadap realitas social ini para aktivis hak asasi perempuan di seluruh dunia terus bergerak dan bersatu menghimpun kekuatan untuk mengakhiri praktik-praktik diskriminatif dan pelanggaran hak-hak asasi manusia itu. Perjuangan yang memadukan analisis-analisis pengetahuan dan aksi-aksi politik telah melahirkan berbagai insturmen-instrumen hukum, studi-studi, organisasi-organisasi sosial, koalisi-koalisi dan aktivitas-aktivitas advokatif baik dalam ruang sosial, politik, kebudayaan dan sebagainya. Semuanya diarahkan bagi pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan mengakhiri penindasan terhadap mereka. Dunia telah sepakat bahwa hak asasi perempuan adalah hak-hak asasi manusia.

Pengalaman Indonesia

Indonesia adalah bangsa muslim terbesar di dunia. Dalam banyak perbincangan di antara aktifis perempuan muslim dunia, Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang sangat progresif dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak asasi mereka, terutama dalam 10 tahun terakhir ini di mana proses demokratisasi dan kebebasan telah terbuka lebar dan berjalan secara sangat dinamis.

Sejauh yang dapat disampaikan dengan singkat kita memang menyaksikan bahwa secara politik, sejak reformasi  digulirkan,1998, Indonesia telah berhasil mendudukkan perempuan di puncak kepemimpinan politik nasional, sebagai presiden. Isu ini sebelumnya sempat memunculkan penolakan keras di kalangan sebagian masyarakat muslim dengan menggunakan wacana agama. Perubahan system politik dari sentralisasi ke desentralisasi sebagai produk penting reformasi juga telah melahirkan ruang yang semakin terbuka bagi tampilnya perempuan di tampuk kepemimpinan public/politik di daerah-daerah. Kini semakin banyak perempuan menempati posisi pengambil keputusan politik baik di propinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa perempuan menjadi gubernur, bupati dan walikota, serta sejumlah jabatan penting lain, dengan prestasi yang relatif gemilang.  Keputusan affirmative action; kuota 30 % kursi bagi perempuan telah berhasil diundangkan, meski kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di Lembaga Legisatif hasil Pemilu 2004 jumlah perempuan mencapai 62 orang atau 11,8 %, dan tahun 2009 meningkat menjadi 101 orang atau 18 %. Ke depan saya meyakini akan semakin banyak perempuan tampil sebagai pengambil keputusan politik/public dan kebudayaan.

Dalam aspek hukum, Indonesia telah merativikasi konvensi CEDAW melalui UU no. 7 tahun 1984 dan sejumlah ratifikasi konvensi PBB lainnya. Ratifikasi ini telah membawa dampak penting bagi kemajuan kaum perempuan Indonesia. Dari sini sejumlah kebijakan publik/politik kemudian berhasil dilahirkan. Komisi Nasional Perempuan mencatat bahwa dalam 10 tahun reformasi, telah dihasilkan 29 kebijakan baru untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan: 11 kebijakan di tingkat nasional, 15 di tingkat daerah dan 3 di tingkat ASEAN. Kebijakan-kebijakan publik baru tersebut adalah : 8 Undang-Undang baru yang menegakkan hak perempuan terkait kekerasan dan diskriminasi: UU HAM (1999), UU Pengadilan HAM (2000), UU Penghapusan KDRT (2004), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2006), UU Perlindungan Anak (2002), UU Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri (2004), UU Perlindungan Saksi & Korban (2006), UU Penanggulangan Bencana (2006), UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. Selain itu adalah 2 kebijakan Presiden tentang pengarusutamaan jender (2000) dan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau ‘Komnas Perempuan’ (1998), 1 Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi yang mempermasalahkan pembatasan poligami dalam UU Perkawinan di mana ditegaskan bahwa asas yang berlaku dalam UU Perkawinan adalah monogami (2007), 14 kebijakan daerah tentang pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di 11 daerah: tingkat propinsi, kabupaten hingga desa (2002-2006), 1 Perda tentang buruh migran yang berperspektif HAM dan jender di Lombok Barat, NTB (2007).

Dari sejumlah insturmen hukum tersebut, beberapa kebijakan lain dalam bentuknya yang lebih implementatif dan praktis kemudian juga diterbitkan.  Paling tidak, sampai hari ini, telah berdiri 129 Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak di Polres, 42 Pusat Pelayanan Terpadu di rumah-rumah sakit, 23 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan tak ketinggalan 41 Women’s Crisis Center (WCC) di berbagai daerah.

Kemajuan Indonesia dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dapat dilihat dari keberhasilannya melahirkan sejumlah kebijakan politik maupun hukum sebagaimana di atas, melainkan juga tampak dari pertumbuhan yang sangat pesat lembaga-lembaga social dan keagamaan yang berjuang untuk kepentingan yang sama. Komnas Perempuan mencatat sebanyak 235 lembaga baru – dari Aceh hingga Papua – telah didirikan oleh masyarakat dan sebagian lainnya oleh negara untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Jumlah lembaga social dan keagamaan untuk kerja-kerja advokasi perempuan tersebut boleh jadi lebih banyak lagi ketimbang yang berhasil dicatat.

 

Kerjasama Sinergis para aktivis

Sejumlah kemajuan yang dicapai bagi kaum perempuan Indonesia di atas lahir berkat kerjasama yang sinergis dan sangat gigih antara kerja-kerja gerakan dan advokasi di satu sisi dan upaya-upaya membangun dan mengembangkan pengetahuan (knowledge building) di sisi yang lain. Keberhasilan tersebut juga berkat hubungan-hubungan yang harmonis antara para aktifis gerakan dari berbagai latarbelakang di sisi yang lain. Mereka secara bersama-sama dan terus menerus, tanpa kenal lelah, berjuang bagi pencapaian tujuan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak asasi mereka. Upaya-upaya ke arah cita-cita ini dilakukan secara demikian massif, melibatkan banyak pihak; pemerintah dan masyarakat sipil, dan banyak bidang garapan; Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, Agama dan sebagainya. Ia juga dilakukan dengan system jejaring yang sangat kuat  antar sejumlah besar lembaga swadaya masyarakat (LSM) di seluruh penjuru Indonesia, Pusat Studi Wanita (PSW) dan organisasi-organisasi sosial keagamaan. Sejak tahun 1990 saya telah mengenal beberapa LSM yang bekerja untuk isu-isu perempuan dengan bidang garapan yang beragam: Pendidikan, Pembangunan Wacana, Advokasi Kebijakan Politik dan Hukum, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, Pendampingan, Pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Beberapa di antaranya adalah Kalyanamitra, LBH Apik, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), P3M, di Jakarta, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), PKBI,Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) NU dan WCC Rifka Annisa, semuanya di Yogyakarta, Institute Perempuan Bandung (IPB) di Bandung. Ini untuk menyebut beberapa saja. Pasca reformasi pertumbuhan LSM dan berbagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak Perempuan terus bertambah dan meluas. Beberapa LSM yang ingin saya sebut secara khusus adalah PUAN AMAL HAYATI, RAHIMA dan FAHMINA. Ketiganya temasuk LSM terkemuka di Indonesia, berbasis Pesantren yang aktif memperjuangkan hak-hak asasi Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Tiga LSM ini didirikan hampir bersamaan pada tahun 2000.

Dalam pengamatan saya, tidak ada gerakan kemanusiaan yang paling massif, serius, cepat, sinergis dan harmonis, selain gerakan perempuan ini.  Adalah menarik bahwa pertumbuhan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bekerja pada isu-isu perempuan yang demikian pesat tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, sebagaimana yang sudah disebut, melainkan juga menyebar di daerah-daerah, bahkan pada wilayah kecamatan dan desa. Ini memperlihatkan dengan jelas bahwa problem kekerasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam banyak kasus, fenomena kekerasan terhadap perempuan di akar rumput justeru jauh lebih banyak dan lebih berat. Kekerasan yang dialami perempuan pedesaan tentu sangatlah kompleks. Ini banyak terkait dengan kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Sistem social dan budaya patriarkhi yang masih kuat telah memaksa mereka memikul beban kerja berganda-ganda, psikologi mereka tertekan dan kesehatan reproduksi mereka rentan sekaligus acap kali mengancam hidupnya. Fenomena ribuan tenaga kerja perempuan baik di dalam maupun di luar negeri adalah fakta nyata betapa perempuan harus menanggung beban ekonomi keluarganya. Sudah terlampau banyak kisah yang diungkapkan tentang penderitaan yang dialami perempuan di tempat kerja mereka bahkan juga di rumahnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini hak-hak mereka tetap saja tidak berubah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan tahunan Komnas Perempuan 2009 menyebutkan angka Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP); 143.586, 95 % adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Ini meningkat sangat besar dari tahun sebelumnya sebanyak 54.425. Penderitaan mereka begitu kompleks ; fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi.

Keterlibatan Lembaga dan Aktivis Agama

Seperti sudah dikemukakan di awal bahwa salah satu kendala besar yang acap kali dihadapi gerakan perempuan di berbagai dunia Islam, termasuk di Indonesia adalah pandangan-pandangan keagamaan tradisional konservatif. Menurut para aktivis gerakan, banyak agamawan yang belum memberikan apresiasi terhadap hak-hak perempuan sebagaimana mestinya. Berbagai isu penegakan hak-hak asasi perempuan yang diperjuangkan aktivis gerakan seringkali menghadapi perlawanan mereka dengan cukup serius. Sebagian agamawan mencurigai dan menstigmatisasi gerakan ini sebagai pengusung isu-isu Barat yang dipersepsi serba negative: merusak keyakinan (akidah) Islam dan tatanan budaya..

Kasus pelabelan ini sesungguhnya juga pernah dialami para aktivis Indonesia pada awal perjuangan mereka Masih terekam dalam ingatan saya, bahwa isu-isu perempuan yang mulai digulirkan oleh para feminis “sekuler” (tidak berbasis keagamaan) pada sekitar akhir tahun 80 an, pada mulanya telah menimbulkan resistensi yang tinggi dari kalangan agamawan dalam kadar yang cukup massif dan keras. Ide kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut kalangan agamawan merupakan ide yang akan merusak tatanan Islam.

Sementara itu sejumlah kalangan feminis sekuler, melihat agama secara pukul rata, sebagai penyebab ketertindasan kaum perempuan. Mereka menganggap agama tidak perlu dilibatkan dalam perjuangan dan gerakan. Belajar dari pengalaman ini, terobosan kemudian dilakukan oleh beberapa aktifis muslim yang masuk ke dunia pesantren melalui berbagai aktivitas pendidikan dan pelatihan di seputar isu-isu gender. Aktifitas-aktifitas ini telah menghasilkan sejumlah pandangan baru yang kritis dan mencerahkan, terutama dalam mengapresiasi isu-isu perempuan. Pemahaman keagamaan yang diskriminatif dan patriarkhis berhasil diperbaiki. Tafsir-tafsir keagamaan klasik dan konservatif berhasil direinterpretasi dalam bentuknya yang lebih terbuka, progresif dan rekonstruktif. Dalam waktu yang tidak lama setelah itu para aktifis berbasis pendidikan agama atau pesantren mendirikan lembaga-lembaga social yang bekerja untuk isu-isu perempuan.

Hal paling menarik dari perkembangan gerakan perempuan di Indonesia, menurut beberapa pengamat asing, antara lain, adalah berkembangnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berbasis institusi keagamaan (Islam) tradisional seperti pesantren. Mereka mengagumi keterlibatan lembaga social keagamaan tradisional ini. Pesantren dan para santri yang sering dipandang memiliki pikiran-pikiran keagamaan yang konservatif dan ortodoks ternyata memiliki perhatian dan kepekaan yang tinggi terhadap isu-isu perempuan. Ini, masih menurut mereka, adalah kenyataan yang tidak banyak dimiliki negara-negara Islam yang lain. Mungkin keterlibatan mereka inilah yang menjadikan Indonesia relative lebih berhasil dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sebagaimana disebutkan di atas, dibanding negara-negara lain. Lembaga Social Keagamaan berbasis Pesantren yang pertama dan cukup fenomenal adalah P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).  Lembaga ini telah melalukan sejumlah program pendidikan dan pelatihan tentang isu-isu gender bagi para santri, guru dan kiyai muda. Program yang secara spesifik disebut “Fiqh al Nisa”, ini telah menghasilkan sejumlah ulama muda yang kritis, progresif dan peduli dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Sebagian alumni P3M tersebut pada gilirannya mendirikan lembaga-lembaga kajian dan advokasi untuk maksud yang sama. Program-program ini kemudian diteruskan oleh Rahima, Puan Amal Hayati dan Fahmina Institute.

Bagi saya yang hidup dalam komunitas keagamaan tradisional dan telah terlibat dalam gerakan perempuan sejak 1990 an, keterlibatan institusi keagamaan, partisipasi para tokoh agama dan intelektual pesantren dalam mendukung gerakan perempuan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perkembangan dan kemajuan gerakan perempuan sekarang maupun untuk masa depan Indonesia. Kehadiran mereka dengan membawakan tafsir-tafsir teologis baru yang progresif dan berpespektif keadilan setidaknya telah membuka cakrawala keagamaan yang lebih menghargai hak-hak asasi manusia, termasuk perempuan, sekaligus dalam waktu yang sama berhasil mereduksi tantangan-tantangan dan menjembatani perjalanan berat perjuangan gerakan perempuan ketika berhadapan dengan komunitas muslim konservatif-fundamentalis.

Tetapi lebih dari sekedar bergerak dalam tataran membangun wacana keagamaan untuk kesetaraan, keadilan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, mereka juga memperjuangkannya dalam aksi-aksi praktis dan implementatif. Mereka  melibatkan diri secara aktif dalam kerja-kerja advokatif, kampanye, pendampingan dan lain-lain di daerah-daerah.

Tantangan-tantangan Baru

Di tengah sejumlah kesuksesan di atas, kini hadir tantangan-tantangan baru bagai gelombang yang siap menghempaskan gerakan perempuan itu. Tantangan baru yang terbesar bagi perempuan di Indonesia sebagaimana dilansir Komnas Perempuan berasal  dari 27 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, baik melalui kriminalisasi perempuan (17 kebijakan) maupun melalui pengendalian tubuh perempuan oleh negara (10 kebijakan). Ke-27 kebijakan diskriminatif ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 88 kebijakan daerah yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan.

Ini jelas merupakan perkembangan baru yang kontradiktif sekaligus kontraproduktif. Karena walaupun pada satu sisi ada berbagai kebijakan public yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan, tetapi pada sisi lain telah dilahirkan berbagai kebijakan daerah yang justeru bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Pukulan berat yang dihadapi para aktivis Perempuan yang paling akhir adalah ditolaknya Judicial Review atas UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 Maret 2010. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini akan membawa akibat pelanggengan diskriminasi terhadap perempuan.

Isu mutakhir yang tengah dinanti dengan penuh kekhawatiran oleh kaum perempuan adalah kehendak untuk menyusun perundang-undangan Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang rancangannya tetap konservatif dan untuk beberapa hal justeru mereduksi materi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan masih tetap 16 tahun untuk perempuan. Asas monogamy dalam UU no. 1/1974, misalnya, tidak disebutkan lagi dalam RUU HMPA.

Tentu saja perkembangan baru itu menimbulkan sejumlah pertanyaan fundamental terutama berkaitan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang secara eksplisit menyebutkan prinsip-prinsip non diskriminasi atas dasar apapun terhadap warga negaranya. Bukankah ini merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi oleh Negara? Kebijakan-kebijakan Negara yang diskriminatif seperti ini bukan saja menggelisahkan  kaum perempuan tetapi juga mencemaskan bagi masa depan negara ini. Dengan begitu bukankah layak bagi kita untuk menuntut pencabutan semua kebijakan diskriminatif ini?.

Terlepas dari itu semua, dihadapkan pada perkembangan baru yang kontradiktif dan menantang di atas, saya kira gerakan perempuan sudah saatnya mengembangkan strategi baru yang lebih komprehensif untuk penguatan kapasitas organisasi-organisasi perempuan, termasuk pendidikan politik, tentang dampak politisasi identitas terhadap perempuan dan lain-lain.

Tidak kalah pentingnya juga bahwa organisasi-organisasi sipil dituntut untuk semakin memperluas dan memperkokoh kerja-kerja jaringan yang telah sekian lama terjalin, melakukan pemantauan, mencatat setiap perkembangan, terutama terkait dengan kekerasan yang terjadi, meningkatkan kapasitas pengetahuan dan menguatkan sistem pengorganisasian masyarakat.

Saya percaya bahwa dengan niat mengabdi yang tulus dengan kerja yang sungguh-sungguh, konsisten dan berkesinambungan, perjuangan menghapus kekerasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia akan dicapai. Saya meyakini bahwa perjuangan ini merupakan Jihad fi Sabilillah, perjuangan di jalan Tuhan.

dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Law School University of Melbourne

Melbourne, 20 April 2010

http://www.komnasperempuan.or.id/2010/04/perjuangan-perempuan-indonesia-antara-harapan-dan-kecemasan/

Pos ini dipublikasikan di Artikel / Tulisan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s