Hak Inisiatif DPRD Kab. Sukabumi Akan Digunakan

SUKABUMI, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sukabumi akan menggunakan hak inisiatif untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang hak adat. Penggunaan hak inisiatif dewan itu, mengacu pada UU No. 10 /2010 tentang DPD/DPR/DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta Tata Tertib (Tatib) DPRD Kab. Sukabumi  No. 8/2010.

“Dengan hak inisiatif ini, kita yang akan membuat rumusan rancangan perda (raperda) .termasuk melakukan berbagai pembahasannya,” ujar Ketua DPRD Kab. Sukabumi, Badri Suhendi, S.IP., saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/4).

Menurut dia, pengambilan hak inisiatif dewan itu mengingat aspirasi pengakuan hak adat dinilai sangat penting bahkan sudah bergulir cukup lama. Hal itu dilatarbelakangi dengan berbagai pertimbangan, di antaranya masyarakat adat sudah layak mendapatkan pengakuan formal untuk memiliki tanah adat. Selain itu juga, mereka harus mendapatkan hak yang sama sebagai warga Kab. Sukabumi, apalagi sudah mendiami tempat itu hingga ratusan tahun.

“Nah untuk melindungi mereka, kita perlu membuat kerangka acuan payung hukum dalam bentuk perda. Terlebih, kebijakan di intern Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), memberikan ruang bagi komunitas masyarakat adat,” kata Badri.

Lebih jauh ia menjelaskan, meski yang menyusun raperda itu anggota dewan, namun dalam penjaringan aspirasinya akan melibatkan pihak eksekutif serta  instansi terkait lainnya. Seperti halnya, pihak Taman Nasional Gunung Halimun- Salak (TNGHS) selaku pemilik lahan, BPN, perwakilan warga adat serta LSM pemerhati kelestarian masyarakat adat.

“Jadi dalam teknisnya nanti, kita akan meminta berbagai masukan dari eksekutif dan instansi lainnya sebagai bahan penyusunan raperda. Kita pun akan melakukan pengkajian dari segi akademis dan hukum,” tuturnya.

Hanya saja, kata dia, dalam proses pembuatan perda hak adat, Komisi I sudah dua kali melakukan audiensi dengan perwakilan masyarakat adat di tiga kasepuhan, yakni Kasepuhan Adat Ciptagelar, Ciptamulya dan Sirnaresmi di Kec. Cisolok. Selain itu juga, Komisi I sudah melakukan peninjauan ke lapangan selama dua hari. (A-67/A-26).***

http://www.pikiran-rakyat.com/node/111718

Pos ini dipublikasikan di News / Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s