Menjelang Muktamar : Periode Khilaf Akankah Berlalu?

AWAL bulan ini, seribu ulama berkumpul di Pondok Pesantren Maslakhul Huda, Desa Kajen, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Jawa Tengah. Pertemuan itu, intinya merupakan silaturahmi  pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) seluruh Indonesia. Dua agendanya, mengevaluasi peran syuriah di tubuh NU dan meminta Pengasuh Maslakhul Huda, K.H. Muhammad Achmad Sahal Mahfudz, untuk (kembali) memimpin Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Permintaan itu dikabulkan. Ketika diberikan kesempatan berbicara di akhir pertemuan, Kiai Sahal siap untuk menjadi (calon) raiis ’aam dan ”bertarung” dalam perhelatan Muktamar ke-32 NU di Makassar, Sulawesi Selatan, pekan depan. Hanya, Kiai Sahal mengajukan syarat: jangan lagi NU dibawa ke ranah politik praktis. Sebagian besar hadirin mengganjar pernyataan itu dengan riuh tepuk tangan dan sujud syukur.

Pernyataan Kiai Sahal itu menenangkan para ulama NU. Soalnya, tradisi raiis ’aam –sebagai lembaga tertinggi di tubuh NU– bisa tetap terjaga: dijabat ulama sepuh yang memiliki pondok pesantren. Selain itu, raiis ’aam adalah seorang ulama berkharisma yang disegani serta memiliki tingkat ilmu keagamaan yang tinggi. Semua itu, menurut sebagian besar hadirin, mewujud di dalam sosok Kiai Sahal.

Tengku Bagindo Leter, dari Syuriah NU Wilayah Sumatra Barat mengatakan, figur Kiai Sahal merupakan sosok yang tepat memimpin Syuriah NU. Selain bisa menjaga netralitas NU, menurut dia, Kiai Sahal merupakan sosok ulama paling kharismatik.

Hal senada dikatakan K.H. Abdul Chobir, dari Pondok Pesantren Cipasung, Kab. Tasikmalaya. Menurut dia, di dalam tradisi NU, (calon) raiis ’aam memang tidak mencalonkan diri atau meminta, tetapi diminta. ”Syukurlah, beliau menyatakan kesiapannya,” kata Chobir.
**

Para ulama menilai, sangat penting menempatkan Kiai Sahal berada di pucuk syuriah. Apalagi, belakangan ini, ada semacam kegelisahan di tubuh NU. Perasaan itu membuhul ketika NU dirasa sudah masuk terlalu jauh ke ranah politik. Tak hanya pada skala nasional (konteks pemilihan umum), tetapi juga pada skala daerah (pemilihan umum kepala daerah).

Akhirnya, gerak NU tidak begitu jauh dengan partai politik. Padahal sejatinya, sebagaimana khitah 1926, NU merupakan organisasi keagamaan dan sosial. Gerak utamanya harus berada di lingkup pembinaan umat serta pengembangan pendidikan dan ekonomi umat. Hari-hari ini, gerak utama itu justru terabaikan.

”Kalau masalah ini tak segera diluruskan, tinggal menunggu waktu. Makanya pada Muktamar NU di Makassar, harus dipilih pengurus yang bisa menjaga netralitas dan khitah NU,” kata Kiai Muhammad Lutfi, ulama asal Pekalongan, Jawa Tengah.

Hal serupa disampaikan K.H. Fauzan, dari Situbondo, Jawa Timur. ”Dulu, untuk menjadi pengurus NU di tingkat kabupaten atau provinsi haruslah orang-orang yang merupakan buah pengaderan kepemimpinan NU sehingga pengurus tersebut benar-benar berkualitas. Akan tetapi, sekarang hal itu terabaikan,” katanya.

Dalam pengamatan Kiai Fauzan, saat ini banyak pengurus NU di daerah yang masuk terlalu jauh ke dalam arena dukung-mendukung, khususnya pada ajang pemilihan umum kepala daerah. Padahal, area itu semestinya terlarang untuk dimasuki. Menurut dia, NU harus istikamah dalam menjalankan perannya sebagai organisasi sosial keagamaan, serta tidak tergoda untuk menjalani peran di luar kodrat dan maqam-nya. NU tidak boleh dibawa ke dalam politik kepentingan yang sempit. NU tidak boleh diarahkan hanya menjadi pendukung partai politik tertentu. NU harus menjadi rumah bersama warganya yang beramal dan berkiprah di berbagai ladang. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, secara individu, warga NU boleh bergabung dengan partai-partai politik yang ada. Namun, secara kelembagaan, NU harus netral.

Di dalam pertemuan itu, K.H. Ashari Abta mengatakan, di dalam setiap pesta politik, NU lebih baik mendoakan semua pasangan. Dengan demikian, NU tidak terjebak untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan saja.
**

Kegelisahan para ulama itu juga ditangkap Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Masdar Farid Mas’udi. Sejak berakhirnya kepengurusan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga hingga menjelang muktamar 2010 ini, NU memasuki periode yang tidak jelas. Apakah ia (masih) menjadi organisasi sosial kemasyarakatan atau partai politik.

”Banyak yang menyebutnya periode khilaf. Secara formal, NU merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, jam’iyyah diiniyyah ijtimaa’iyyah, tetapi perilakunya adalah perilaku partai politik,” katanya.

Menurut Masdar, kondisi itu tidak semata disebabkan perilaku perseorangan. Banyak faktor yang menjadi penyebab, terutama euforia reformasi dan kebebasan beraktivitas di dunia politik. Dan, NU merupakan organisasi besar yang sudah pasti memiliki kekuatan politik.

Berkaca dari kenyataan itu, Muktamar NU di Makassar dipandang sebagai momentum yang tepat untuk mengembalikan NU ke rel sebenarnya. Oleh karena itu, NU membutuhkan figur-figur yang bisa memagari NU agar tak lagi tersesat ke dalam periode khilaf.

Kegelisahan itu, sesungguhnya sudah terasa sejak lama. Usaha untuk mengembalikan NU kepada khitah 1926 juga mengemuka pada perhelatan muktamar sebelumnya di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, enam tahun silam. Namun, usaha itu gagal total.
**

Saat ini, sejak tahun 1999, sesungguhnya Kiai Sahal masih menjabat Raiis ’Aam Syuriah PBNU. Namun, pada periode lima tahun terakhir ini, perannya seakan-akan tenggelam. Ada kesan, ia ditinggalkan.

Berlatarkan kenyataan itu, para ulama yang meriung di Pati, awal bulan ini, berjanji akan berjuang di Muktamar Makassar untuk mengoptimalkan peran syuriah, melalui perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU. Mereka ingin mewujudkan syuriah (kembali) menjadi pengendali organisasi. Jika dipercaya menjabat kembali, Kiai  Sahal menegaskan bahwa dirinya siap berperan lebih. Penegasan itu beroleh apresiasi positif  sekaligus seakan menjadi obat yang meminimalkan kegelisahan.

Selanjutnya, agar kegelisahan itu benar-benar sirna, semuanya bergantung kepada hasil muktamar. Soalnya, banyak ”pekerjaan rumah” yang mesti diselesaikan. Salah satunya adalah menata pengurus NU yang menjadi ketua partai, pejabat politik, atau yang akan mencalonkan diri menjadi presiden, gubernur, atau bupati.

Satu hal yang tak boleh dilupakan adalah siapa yang kelak menjadi pengganti K.H. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Sejauh ini, ada sejumlah tokoh yang digadang-gadang siap berperang, yakni K.H. Said Agil Siradj, K.H. Salahuddin Wahid, K.H. Masdar Farid Mas’udi, K.H. Ali Maschan Musa, Slamet Effendi Yusuf, Ulil Abshar Abdalla, dan K.H. Ahmad Bagdja, dan lainnya. Figur Ketua PBNU terpilih, tentu saja akan mewarnai perjalanan NU ke depan. Kita lihat saja hasilnya, akhir pekan depan. (Undang Sudrajat/”PR”)***

Pos ini dipublikasikan di News / Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s