100 Hari yang Sibuk

100 Hari yang Sibuk
Oleh:  Agus Sutisna*

Akhir Januari ini, pemerintahan SBY genap berusia 100 hari. Usia yang lazim dianggap cukup untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh bagi setiap landasan tatakelola kehidupan berbangsa-bernegara dalam satu periode kepemimpinan nasional kedepan. Dalam konteks pemerintahan SBY, pondasi ini mestinya merupakan pondasi penguatan kualitatif karena saat ini merupakan periode kedua kepemimpinannya.

Tetapi tampaknya sebuah ironika situasi sedang terjadi. Sebab dalam 100 hari masa pemerintahannya ini, alih-alih menyiapkan pondasi yang kokoh (melalui 15 program prioritas dan 45 program aksi), pemerintah justru disibukkan dengan pelbagai persoalan akut yang mendera, utamanya dalam bidang tatakelola penegakan hukum yang berimplikasi pada kegaduhan politik nasional belakangan ini.

Itu sebabnya banyak pihak yang meragukan keberhasilan Program 100 Hari Pemerintahan SBY, meskipun pemerintah sendiri, melalui Menko Perekenomian Hatta Rajasa misalnya sudah mengklaim, bahwa capaian keberhasilan programi 100 hari ini sudah mencapai angka hampir 100 persen. Soal klaim keberhasilan ini sendiri memang debatable, karena data-data kuantitatif capaian itu tidak pernah dideskripsikan dengan jelas dan rinci oleh pemerintah. Sementara secara kualitatif, masyarakat justru merasakan ada banyak masalah yang mendera bangsa ini dari pelbagai sudut.

Pesimisme
Dengan pelbagai skandal memalukan sekaligus memilukan, mulai dari isu kriminalisasi pimpinan KPK yang diduga berbuntut pada terjadinya konflik internal di tubuh Mabes Polri, penanganan kasus Bank Century oleh Pansus di DPR yang masih “gelap” ujungnya, hingga kasus “Istana Ayin” di Rutan Pondok Bambu, banyak orang menduga bahkan para menteri pun tampaknya pada nervous dan gamang. Terlebih lagi dengan isu terbaru yang makin santer, bahwa akan ada reshuffle kabinet di akhir program 100 hari ini, terkait konstelasi sikap parpol-parpol koalisi dalam menangani kasus Bank Century di Pansus DPR yang cenderung “bersebrangan” dengan arah sikap pemerintah.

Jika dugaan ini benar tentu sangat mengkuatirkan. Pemerintahan SBY mungkin bukan saja akan gagal meraih capaian keberhasilan pada 100 hari masa pemerintahannya. Tetapi juga bisa berkepanjangan “jalan di tempat”. Bagaimana tidak ? Para menteri (terutama dari partai-partai pendukung koalisi) dan mereka yang dinilai bermasalah dan akan menjadi “duri” dalam pemerintahan SBY, lalu kemudian merasa bakal dicopot, pastilah tidak mudah untuk bisa bekerja dengan konsentrasi penuh. Belum lagi tekanan publik yang makin kencang.

Pesimisme. Inilah akhirnya ujung dari 100 hari yang sibuk, yang mestinya menjadi 100 hari yang produktif sebagai ruang waktu yang dipatok sendiri oleh SBY untuk meletakan landasan yang kokoh bagi perjalanan bangsa ini lima tahun kedepan.

Masih Adakah Pilihan ?
Dari sejumlah isu yang berkembang saat ini, skandal Bank Century jelas merupakan persoalan paling berat dan sensitif secara politik bagi pemerintahan SBY. Kasus ini, apapun ujung penyelesaiannya saya kira akan berpotensi buruk bagi eksistensi kepemimpinan SBY. Taruhlah misalnya penanganan skandal ini oleh Pansus di DPR terhenti di tengah jalan atau “selesai” tetapi gagal menemukan siapa yang paling bertanggung jawab dan harus diganjar secara politik. Dapat dipastikan hal ini akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Tidak mustahil bahkan akan terjadi gelombang aksi ketidakpercayaan bahkan pembangkangan terhadap pemerintah.

Pilihan kemungkinan lainnya, Pansus berhasil menelusuri dan membongkar skandal ini sedemikian rupa, hingga taruhlah berujung pada usul pemberhentian Presiden oleh DPR karena dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa (secara opsional) pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela (Pasal 7A UUD 1945). Ini tentu lebih mencemaskan lagi. Proses panjang pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wapres seperti diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen yang harus melalui proses pemerikasaan, pengadilan dan vonis oleh Makamah Konstitusi (Pasal 7B UUD 1945), pastilah akan menguras habis energi bangsa ini. Dan dalam situasi demikian, sulit rasanya kita berharap Presiden/Wapres dan tim kabinetnya dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif.

Lalu, masih adakah pilihan jalan lain yang lebih maslahat untuk masadepan bangsa ini ? Jika konstitusi sekaligus demokrasi diberlakukan secara hitam-putih, jalan itu tampaknya memang sudah tertutup. Posisi presiden SBY benar-benar akan “terpenjara” dalam situasi politik yang serba dilematis. Dan dilematika ini jelas akan berimplikasi buruk pada nasib bangsa ini lima tahun kedepan. Paling tidak, tadi itu, rakyat dan bangsa ini akan kehilangan banyak waktu untuk disampaikan pada tahapan-tahapan pencapaian pembaruan tatakehidupannya, oleh sebab konflik dan kegaduhan politik yang panjang dan bertele-tele. Masih lebih baik jika kegaduhan ini tidak berujung pada kebangkrutan total. Kalau hal sebaliknya yang terjadi, bahkan keutuhan NKRI saya kira berada dalam ancaman paling serius.

Akan tetapi, jika politik dimaknai sebagai “seni membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin”, saya kira pilihan jalan itu masih ada. Keyword-nya adalah kompromi. Tetapi, tentu sebuah kompromi yang didasarkan pada kepentingan negara-bangsa. Bukan kompromi yang didasarkan pada ruh bargainning position kekuasaan belaka. Wujud kongkrit dari kompromi ini, para elit politik dengan sokongan barisan intelektualnya di masing-masing kubu, saya pikir mestinya faham betul dan fasih memformulasikannya bersama-sama. Sejumlah pilihan bisa dirumuskan dan disepakati dengan tetap berada dalam koridor konstitusi dan etika demokrasi. Targetnya satu : rakyat dan negara ini jangan jadi korban perseteruan berkepanjangan.

Masalahnya kemudian, masih adakah elit-elit politik yang berkarakter negarawan di republik ini, yang dengan tulus mengambil langkah-langkah politik darurat bersama secara legawa tanpa dilandasi oleh kepentingan rombongan dan berjangka pendek, baik di sisi kelompok yang berkuasa maupun di barisan oposisi ? Bukan perkara mudah memang….

*Penulis adalah dosen, Ketua Yayasan Podiumm
Pesantren Nurul Madani Cipanas Lebak

Pos ini dipublikasikan di Artikel / Tulisan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s