Perdagangan dan Pemberdayaan Perempuan

Propinsi Jawa Barat termasuk dalam daerah yang tertinggi dalam perdagangan perempuan  bersama sejumlah propinsi lainnya di Indonesia antara lain, Kalimatan Barat (Kalbar), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara (Sumut) dan Kepulauan Riau. Perempuan yang diperjualbelikan tersebut adalah perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, 43.5% korban dijual pada usia 14th [1]. Dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan dengan upah yang cukup besar. mereka dibawa ke luar negeri, seperti, Malaysia, Taiwan, Singapore dan negara-negara Timur Tengah.

Kemiskinan adalah salah satu pemicu kaum perempuan itu  bekerja  di luar negeri, ditambah lagi pendidikannya yang sangat minim, karena tidak ada biaya untuk meneruskan sekolah sehingga banyak para perempuan ini putus sekolah, padahal 60% siswa perempuan menempati ranking 10 besar di sekolah mereka[2]. Di samping itu terjadinya pernikahan dini akibat paksaan perjodohan telah membuat banyak para perempuan menjadi janda,  kurangnya pengetahuan para orang tua tentang praktik tindak pidana jual beli kaum perempuan. Semua itu merupakan faktor pendukung memuluskan perdagangan ini terjadi. Dengan semangat ingin membantu keluarga keluar dari rana kemiskinan, maka perempuan-perempuan yang mayoritas berasal dari desa ini termakan oleh rayuan dan janji para broker untuk dibawa, dilabuhkan, dan bekerja di luar negeri.

Beberapa contoh Korban

Cisuren sebuah  desa terpencil di Cianjur Selatan, ada beberapa perempuan yang stres bahkan gila. Menurut keterangan tetangganya, mereka adalah mantan TKI yang yang sangat tidak beruntung, Yuliar (nama samaran), sudah menjanda saat usia 16 tahun, bercerai dari suami pilihan orang tua yang dinikahkan semasa Sekolah Dasar. Pada saat dalam situasi yang gamang dan keadaan orang tua tidak mempunyai pekerjaan, datanglah seseorang dari sebuah agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri, dalam kurun waktu yang sangat singkat maka  Yuliar berangkat ke Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga.  Selama bekerja di sana , dia sangat menderita karena sering mendapat siksaan dari majikannya, sampai pada suatu hari dia mempunyai kesempatan untuk lari dari pekerjaan tersebut. Dengan bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia maka Yuliar kembali ke Indonesia dengan  kondisi upah yang tidak dibayarkan selama 2 tahun. Usaha untuk mendapatkan upah tersebut sudah dilakukan, namun apa daya Yuliar hanyalah perempuan desa yang tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk memperjuangkan haknya. Merasa dirinya tertipu dan tidak berdaya, maka Yuliar sering berdiam diri, menangis, dan marah-marah serta tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitarnya.

Lain lagi dengan Syarifarini (nama samaran), gadis berusia 16 tahun dari desa yang sama tinggal bersama ibu dan tiga adiknya masing-masing berusia 4 tahun, 3 tahun dan 1 tahun. Gadis periang ini sudah ditinggal ayahnya sejak dia berumur 4 tahun. Dia terpaksa tidak bisa menyelesaikan Sekolah Dasarnya karena tidak mempunyai biaya. Gadis lugu dan cantik ini sudah bekerja  pada saat usia 10 tahun dengan menjual gorengan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada usia 16 tahun ditawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar Negeri oleh seorang agen tenaga kerja. Dengan bertekad untuk memperbaiki ekonomi keluarga maka Syarifarini pergi dengan tidak ada pembekalan ilmu yang memadai, empat bulan pertama, dia sering mengirim uang kepada ibunya, sayang kebahagiaan itu tidak berumur panjang, karena kemudian Syarifarini setelah itu sering mendapatkan siksaan dengan alasan kerjanya tidak baik. Syafarini tiba-tiba sampai di desanya kembali dan tanpa diketahui siapa yang mengantarnya. Syarifarini tidak bisa ditanyakan apa-apa karena gadis desa ini sudah hilang ingatannya.

Contoh di atas, dapat dilihat dari upaya-upaya beberapa oknum makelar TKI yang dengan sengaja memanfaatkan kebodohan masyarakat untuk keuntungan pribadi yang sesaat. Dengan iming-iming, akhirnya perempuan belia yang tidak tahu, terbujuk dan tidak jarang terjebak dalam permainan hutang-piutang karena harus menggantikan uang kepada agen atas biaya selama di penampungan termasuk uang tiket pemberangkatan.

Ada beberapa tenaga kerja yang direkrut Agen TKI secara formal yang kemudian di tampung dan dilatih sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan. Namun demikian pelatihan yang diberikan sangatlah minim dan belum memenuhi bahkan kadangkala jauh dari standar pekerjaan di luar negeri. Kemampuan penguasaan bahasa asing yang tidak memadai adalah penyebab seringnya terjadi miskomunikasi, salah pengertian antara pekerja dan majikan menimbulkan masalah yang cukup fatal; penyiksaan, penganiayaan dalam berbagai bentuk. Pelatihan yang dilakukan oleh agen-agen tenaga kerja tersebut tidak berdasarkan kepada assessment spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan sehingga akhirnya kemampuan para TKI yang dikirim tidak memenuhi criteria yang diharapkan orang yang mempekerjakannya.

Perlu Sinergi semu Pihak

Melihat fenomena ini, yang terjadi harus dilakukan adalah pencegahan terhadap praktek-praktek traficking, advokasi  dan rehabilitasi korban, misalnya beberapa kasus yang telah mengalami gangguan jiwa.

Tentu semua pihak harus ambil bagian dalam menangani persoalan bangsa ini. Pemerintah dengan aparatnya yang kuat, harus dapat membuat regulasi yang mapan terhadap praktek-praktek penyalahgunaan izin TKI. Penyalur TKI, harus benar-benar bekerja untuk memajukan bangsa dengan menempatkan calon TKI di tempat yang selayaknya perempuan bekerja, dan tidak mementingkan diri sendiri hanya mengeruk keuntungan semata. Pelatihan harus bisa menjadikan calon TKI terampil dalam lapangan pekerjaannya termasuk memperhatikan standard bahasa yang akan digunakan.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diharapkan bisa menjadi tokoh lokal yang mengayomi masyarakat. Dengan melihat satu persatu kasus ini, dan berupaya menghindari adanya pihak-pihak tertentu yang mencari perempuan di kampung-kampung. Tokoh-Tokoh ini khususnya tokoh agama dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai agama yang akan membuka mata batin setiap masyarakat agar tidak terjebak pada iming-iming yang menjerumuskan. Dengan demikian, kedua tokoh ini telah berperan sebagai benteng pencegahan dan sekaligus  dapat berperan sebagai media antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi program-program pemberdayaan, dan  undang-undang.

Semisal UU No.21 th 2007. pasal 2 , “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi pidana penjara 3 tahun min, max 15 th, min denda 120 juta max 600 juta.”  UU tersebut akan membantu pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk mengatasi persoalan itu. Di dalam UU tersebut, membahas juga eksploitasi jasa dan eksploitasi mempergunakan alat tubuh seperti kaum perempuan yang diperjualbelikan, karena telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pembangunan Berbasis Desa

Istilah ini tentu bukan hanya difokuskan pada salah satu program yang terfokus di desa. Tapi semangat untuk membangun dari struktur pemerintah paling kecil adalah sebuah keniscayaan. Menstimulasi perekonomian di masyarakat khususnya di desa-desa pada sektor riil harus dilakukan.  Belakangan program PPK (Program Pembangunan Kecamatan), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, P2IP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan), P2DTK (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) dan banyak lagi program lain mulai dari bidang infrastruktur sampai dengan sektor pertanian, telah ada, namun program-program ini perlu benar-benar menyentuh keluarga-keluarga miskin di desa-desa.

Pembangunan berbasis desa sebenarnya bukan barang baru dalam skema rencana anggaran kementerian dan lembaga (RKA-KL) yang termaktub dalam APBN. Hampir disetiap Departemen/Kementerian memiliki program khusus berbasis desa, yang paling kentara adalah sektor Infrastruktur tepatnya Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Perumahan Rakyat. Namun seringkali besaran anggaran tidak memadai jika dibandingkan dengan coverage area yang harus ditangani.

Pemberdayaan perempuan

Melihat persoalan-persoalan di atas, seyogyanya bahwa program wajib belajar harus digalakkan, tidak hanya 9 tahun namun menjadi 12 tahun tanpa dikenakan biaya apapun khusunya di pedesaan. Dengan adanya program ini, generasi mudah Indonesia telah mempunyai bekal pendidikan dasar untuk mandiri, paling tidak mencari pekerjaan yang memadai untuk dapat meneruskan pendidikan  ke jenjang berikutnya ataupun meningkatkan taraf hidup ekonomi maupun status sosial keluarga miskin. Inilah salah satu alasan mengapa anggaran pemerintah di bidang pendidikan harus ditingkatkan secara progresif dari tahun ke tahun. Pendidikan gratis ini hendaknya penerobos sekolah-sekolah di pedesaan dengan sasaran keluarga miskin dan menengah yang mengakomodir lebih bayak anak perempuannya. Selain 60% perempuan menempati ranking 10 besar di sekolah-sekolah, juga jika perempuan mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mengeyam pendidikan, maka dia akan lebih mampu mengelolah proses kegiatan keluarga dan mendidik anak-anaknya kelak yang artinya perempuan turut berperan mencerdaskan bangsa ini. Seperti yang dikumandangkan di fora internasioanal sebuah keyakinan tentang peran perempuan “….when you educate a man you educate one person, when you educate a women you educate generation….”[3].

Bagi perempuan usia dewasa yang sudah terlanjur putus sekolah dan mampu bekerja, hendaknya disediakan dana bantuan secara cuma-cuma untuk menjalankan ekonomi produktif, melalui PKK yang dipimpin oleh istri seorang camat dan kepala desa, kegiatan ekonomi perempuan bisa diberdayakan. Berbasis kepada industri kerajinan dari daerah setempat, maka kegiatan ini akan memacu dan mengarahkan para perempuan lebih mandiri.  Program terpadu  antar departemen di pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan untuk menopang pemberdayaan ekonomi perempuan ini. Pendampingan dari pemberi dana ataupun mitranya dalam mengelola kegiatan ekonomi produktif  ini sangat dibutuhkan agar bermuara kepada manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya kementrian Pemberdayaan Perempuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap perempuan Indonesia yang berdaya. Dilihat dari visinya “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Maka selayaknya, harus benar-benar programnya berjalan dan bisa menyentuh mayoritas perempuan Indonesia yang berada di pedesaan. Keberadaan kementrian ini harus dioptimalkan dan tentu saja tidak menafikan beberapa program yang telah berjalan saat ini. Semoga perempuan Indonesia semakin maju dan terberdayakan.[]

Oleh: Rosdiana Mustafa, MBA

Sumber: http://www.csrc.or.id/artikel/

Pos ini dipublikasikan di News / Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s