Perda Syariah Islam di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim

Secara legal-formal pemberlakuan syariah Islam di era otonomi daerah ditetapkan terutama lewat peraturan daerah (perda) yang memiliki kekuatan hukum atau politis. Meski Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang otonomi daerah tidak memberi wewenang bidang peradilan dan agama kepada daerah, tetapi dalam praktiknya, perda-perda itu menyentuh persoalan agama dan quasi-peradilan. Karenanya, keberadaan perda-perda syariah itu perlu terus dikaji untuk menguji, apakah peraturan-peraturan daerah tersebut bertentangan dengan undang-undang dan Konstitusi atau tidak. Apalagi dalam penelitian ini ditemukan bahwa perda syariah tidak jarang menimbulkan kontroversi serta memicu perdebatan dalam masyarakat, walaupun kelompok yang mendukung keberadaan perda lebih besar daripada kelompok yang menolaknya.

Selain menimbulkan kontroversi yang memicu ketegangan dan konflik sosial, perda syariah juga dikhawatirkan dapat menjadi alat politisasi agama. Perda dengan begitu dapat kehilangan otoritas relijiusnya dan hanya menjadi kebijakan publik biasa dari pemerintah daerah yang bersangkutan.[1] Gejala ‘politik syariah’ ini juga paradoks, karena mengajarkan kepalsuan dan kemunafikan dalam keberagamaan, padahal inti keberagamaan adalah ketulusan dan keikhlasan. Di daerah perda syariah, masyarakat tampak lebih taat beragama, namun diragukan bahwa ketaatan itu refleksi ketulusan, kesadaran, dan kedewasaan. Sangat mungkin ketaatan itu lahir, karena rasa takut pada aparat negara. Bila benar, maka ini pertanda terjadinya reduksi mendasar terhadap prinsip-prinsip syariah, sebab, “dilihat dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya. Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan oleh negara. Sifat relijius syariah dan fokusnya pada pengaturan hubungan antara Tuhan dan manusia, mungkin satu-satunya alasan utama bertahan dan berkembangnya pengadilan-pengadilan sekular yang berfungsi memutuskan perkara-perkara praktis dalam pelaksanaan peradilan dan pemerintahan secara umum.”[2]

Namun demikian, dukungan masyarakat terhadap perda sangat jelas dan kuat. Hasil survei yang menjadi sumber utama buku ini menunjukkan bahwa pemberlakuan syariah lewat perda-perda itu pada umumnya diketahui dan disetujui kebanyakan masyarakat Muslim. Meski bagi masyarakat yang tidak setuju, perda syari’ah dinilai antara lain mengganggu kerukunan antar umat beragama, tetapi bagi masyarakat yang setuju, menerapkan syariah lewat perda dianggap sebagai perintah agama. Bagi sebagian mereka, perda syariah bahkan diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang membelit bangsa dewasa ini. Harapan ini tampaknya dipengaruhi oleh kegagalan negara mengintegrasikan program-program politik, budaya, dan ekonomi, dengan sistem nilai-nilai dan worldview yang hidup dalam masyarakat[3] dan juga kegagalan (kurang berhasilnya) modernisasi dalam berbagai bidang yang dilakukan negara.

Meskipun begitu, hasil survei menunjukkan bahwa manfaat yang paling meyakinkan dari perda-perda syariah adalah meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti telah disinggung, di Bireun, misalnya, kebiasaan anak-anak muda yang mabuk-mabukan dan berjudi di gang-gang perkampungan menjadi hilang. Meningkatnya rasa aman dalam masyarakat perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, karena gejala ini boleh jadi sekadar efek atau refleksi dari ketakutan publik pada syariah. Jika benar, maka gejala ini bukanlah cerminan sesungguhnya dari menguatnya institusi hukum dan keamanan. Artinya, yang sesungguhnya berlangsung bukanlah kepatuhan hukum warga negara akibat dari situasi objektif yang tercipta, melainkan karena rasa takut kepada polisi syariah yang dipersepsikan menjalankan tugas mereka atas nama agama. Gejala ini dapat menggeser otoritas keamanan dari institusi kepolisian ke otoritas syariah. Ini tentu berbahaya, karena citra dan peran institusi keamanan akan terus merosot. Pada gilirannya, ini akan menimbulkan ketegangan di antara otoritas syariah dan otoritas kepolisian.

Sedangkan manfaat lain yang dirasakan publik, yaitu meningkatnya total dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) seperti di Bulukumba diragukan, karena dibantah oleh Ketua BAZIS (Badan Amil ZIS)-nya sendiri. Bahkan, publik mengaku bahwa perda-perda syariah ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan pendapatan (ekonomi) masyarakat sama sekali. Lebih dari itu, dalam kasus Bireun, pemberlakuan perda syariah menyebabkan merosotnya sektor pariwisata yang berakibat pada anjloknya income daerah maupun masyarakat.

Hasil survei juga menemukan bahwa sebagai kebijakan publik, perda-perda itu kurang demokratis secara prosedural. Ini karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan perda syariah. Artinya agenda penerapan syariah cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa proses dialog yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat, baik komunitas non-Muslim maupun komunitas Muslim. Sebagaimana disebutkan, mayoritas masyarakat Muslim pun mengaku tidak pernah terlibat dalam mengajukan keberatan terhadap penerapan perda syariah; gerakan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariah; mengikuti diskusi atau pengajian tentang pelaksanaan syariah; dan terlibat dalam mensosialisasikan gerakan penerapan syariah. Dengan demikian, gagasan penerapan syariah melalui instrumen negara (Pemda) ini sebetulnya tidak mengakar dalam masyarakat Islam dan ini adalah bukti lemahnya legitimasi formalisasi syariah lewat perda. Dalam alam demokrasi, setiap kebijakan publik seharusnya melibatkan partisipasi publik seluas mungkin.

Fakta ini memperkuat dugaan bahwa perda syariah adalah agenda politik elit. Sebagaimana telah diungkap, sebagian masyarakat yang diteliti mengakui adanya politisasi syariah. Hampir sepertiga dari mereka menyatakan bahwa formalisasi syariah tidak jarang menjadi isu kampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut mereka, politisasi syariah juga terjadi dalam pemilu nasional yang dilakukan partai-partai tertentu untuk menarik perhatian pemilih dalam jumlah yang besar. Bahkan, perda syariah disinyalir sebagai move politik elite daerah, guna mengalihkan perhatian rakyat dari penderitaan ekonomi yang dialaminya. Dalam kasus Aceh, Kepala Dinas Syariah Provinsi Aceh, Ali Yasa’ Abubakar, sendiri mengakui bahwa perda syariah di Aceh memang terkait dengan political expediency Pemerintah Pusat guna mempertahankan NAD (Nangroe Aceh Darussalam) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski mendapat dukungan kuat publik Muslim, rendahnya partisipasi publik dalam proses penerapan syariah memperkuat dugaan bahwa ‘politik syariah’ sebagai agenda elit. Hinga kini, pemerintah pusat terkesan mendiamkan gejala ini meski muncul kekhawatiran dari banyak kalangan, termasuk sebagian pimpinan ormas Islam seperti KH. Hasyim Muzadi dan cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra. Dalam suatu kesempatan, Pimpinan Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Muzadi, dengan tegas menyatakan NU tidak mendukung formalissi syariah semacam itu. NU menurutnya, lebih mengutamakan substansi syariah. Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan bahwa penerapan hukum Islam (syariah) secara resmi oleh negara dinilai tidak tepat, karena itu justru akan mereduksi nilai Islam. Menurutnya, syariah yang diterapkan dalam perda bukan syariah, tetapi regulasi lokal.[4]

Banyaknya kepentingan publik yang ‘ditabrak’ sebagai dampak perda syariah pada dasarnya mengkonfirmasi asumsi di atas. Seperti telah disebutkan berulang kali dalam buku ini, penerapan syariah di berbagai daerah mengancam atau bahkan sebagiannya melanggar kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan non-Muslim. Hal ini terjadi, karena antara lain konstruk syariah tradisional yang dalam beberapa hal memang problematik, jika diukur dengan ukuran HAM universal. Soal hak-hak kebebasan sipil, misalnya, menurut lebih dari separuh masyarakat Muslim, di enam daerah syariah Islam terdapat berbagai macam pembatasan yang semakin dipantik oleh perda syariah. Di antaranya adalah larangan mengajarkan paham keagamaan yang dianggap melenceng seperti Ahmadiyah dan aliran keagamaan lokal; larangan mendirikan organisasi Islam berpaham bebas (liberal); dan tidak terbuka terhadap pemikiran-pemikiran Islam yang berbeda dengan pemikiran Islam arus utama (mainstream) ataupun otoritas Islam kebanyakan ulama. Selain itu, hampir separuh responden menyatakan bahwa di enam daerah itu juga terdapat larangan mengajukan keberatan terhadap perda-perda syariah tersebut.

Sikap tidak toleran dan ekslusivisme juga merebak di daerah-daerah di mana penelitian dilakukan, sebagaimana jelas terlihat dari rendahnya keinginan untuk hidup secara berdampingan dengan kelompok minoritas lainnya, serta rendahnya penghargaan terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas. Pengrusakan rumah-rumah ibadah (gereja) yang meningkat dalam beberapa tahun belakangan adalah contoh ekstrim intoleransi dalam masyarakat Islam belakangan ini. Selama 12 bulan terakhir saja, misalnya, terdapat sekitar 70 gereja yang diserang oleh sekelompok orang, seperti yang terjadi di Jawa Barat, Aceh, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Dilaporkan bahwa seringkali polisi terlihat di tempat saat penyerangan berlangsung, namun mereka tidak banyak berbuat.[5] Ini paradoks dengan persepsi sebagian besar masyarakat non-Muslim yang toleran terhadap kepentingan umat Islam, sebagaimana jelas terlihat dari sikap mereka yang tidak mempersoalkan perda syariah. Ringkasnya, implementasi perda syariah dalam kadar yang cukup signifikan telah memicu pelanggaran HAM, serta mengancam kebebasan individu, demokrasi, dan pluralisme.

Yang perlu dicermati dari gejala perda syariah adalah, selain menunjukkan kembalinya syariah ke ruang publik, tren perda-perda syariah di tingkat lokal ini juga merefleksikan gejala baru Islamisasi, yaitu usaha untuk mengkonstruksi masyarakat yang Islami melalui otoritas politik lokal. Di daerah-daerah kantong Islam tersebut, para pendukung gerakan-gerakan pro-syariah menyatakan perang melawan segala bentuk maksiat yang dianggap sebagai representasi budaya sekular yang mencemari ajaran Islam. Faktor ketidakpastian hukum serta degradasi moral sosial secara signifikan telah mendorong lahirnya kelompok Islam yang mendukung penerapan syariah “secara paksa” oleh negara. Deprivasi sosial akibat krisis ekonomi-politik juga secara fundamental membuka jalan bagi desakan-desakan penerapan syariah oleh negara tersebut.

Sikap negara yang cenderung mendiamkan pelanggaran HAM yang ditimbulkan perda-perda syariah tersebut memunculkan dugaan bahwa perda ini “direstui” negara. Sikap ini beresiko, karena akan memancing dunia internasional mempertanyakan komitmen Indonesia pada penegakan HAM dan pluralisme. Karenanya, pemerintah perlu secara sungguh-sungguh membatalkan semua perda syariah yang bertentangan dengan HAM. Kecuali di Aceh, perda syariah yang mengatur masalah keagamaan seharusnya batal demi hukum, karena tidak berdasar. Undang-Undang No 22/199 tentang Otonomi Daerah tidak memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan keagamaan.[6]

Ketidakpastian ini harus diakhiri oleh pemerintah melalui Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Dalam Negeri. Jika tidak, bukan mustahil situasi ini akan mengacaukan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara serta dapat memicu munculnya benih-benih disintegrasi. Sinyal disintegrasi itu secara jelas mulai tampak di Monokwari, di mana Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat daerah) setempat sedang merancang apa yang disebutnya sebagai Perda Kota Injil.[7] Apabila rencana ini jadi diwujudkan, maka daerah-daerah akan tersekat-sekat oleh keyakinan keagamaan yang eksklusif. Kondisi ini jelas dapat mengancam eksistensi NKRI yang secara susah payah dibangun para founding fathers atas dasar Pancasila yang merupakan falsafah dan pandangan hidup bersama seluruh bangsa Indonesia. Namun, apa yang terjadi di Papua itu sesungguhnya hanyalah sebuah gejala politik agama yang muncul sebagai efek resiprokal dari gejala serupa seperti di enam daerah lainnya di tanah air, di mana penelitian ini dilaksanakan.

Selain itu, jika perda syari’ah dianggap tidak menjadi masalah secara perundang-undangan yang berlaku seperti perda syariah di Aceh, maka syariah yang hendak diperdakan sebagai kebijakan negara, musti disertai dengan upaya ijtihâd yang membuat syari’ah lebih fleksibel. Tujuannya, agar dapat menampung apa yang disebut <!–[if supportFields]>xe “Tibi, Basam”<![endif]–><!–[if supportFields]><![endif]–>Basam Tibi sebagai cultural accomodation of Change. Diantaranya adalah dengan cara menyesuaikan sebagian syariah yang berkaitan dengan persoalan sosial yang problematik, dengan tuntutan HAM universal sebagai hukum internasional dan nasional seperti terlihat dari UU Nomor 39 tahun 1999. Alasannya, karena syari’ah (hukum Islam) tradisional yang kita kenal adalah produk ulama, terutama pada abad ke-7 dan 8, dalam memahami teks-teks suci Islam yang dipengaruhi dan dibenarkan masanya yang belum mengenal HAM universal yang baru lahir pada tahun 1948. Celahnya dengan menekankan syari’ah pada pertimbangan kemaslahatan kemanusiaan (mashlahah mursalah), baik dalam konteks lokal maupun nasional, sebagaimana dianjurkan Imam Maliki. Untuk itu, dalam beberapa kasus, metode takwil yang disarankan Ibn Rusyd penting untuk ditempuh. Dengan demikian, tanpa menghilangkan sifatnya yang bersumber dari teks suci, syariah pun akan bersifat modern dan rasional, bahkan dimungkinkan untuk didialogkan dan diterima warga non-Muslim dalam bingkai naton state seperti Indonesia. Wallâh a’lam bi as-Shawâb.


[1] “Azyumardi Azra: Perda Syariah Reduksi Nilai Islam” (www.csrc.or.id, Juli 2007).

[2] Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah (Jakarta: Mizan, 2007), hal. 17-18 dan hal. 34

[3] Tim Peneliti Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Koordinator Chaider S. Bamualim, MA). Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta, Jakarta, 1999/2000, hal. 4-5.

[4] Lihat, “Azyumardi Azra: Perda Syariah Reduksi Nilai Islam” (www.csrc.or.id, Juli 2007).

[5] Theophilus Bela, M.A. President of Jakarta Christian Communication Forum (FKKJ), menyampaikan laporan the Representative of the Holy See kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyangkut pelanggran HAM di berbagai Negara yang berjuduk “Holy See Speaks Up for Minority Rights”. Laporan ini bisa juga diakses di http://www.zenit.org/english/reprinting.html.

[6] Arskal Salim, “Shari’a in Indonesia’s current transition: An Update”, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds), Shari’a and Politics in Modern Indonesia, (Singapore: ISEAS, 2003), Hal. 223.

[7] Republika.online. 25 Maret 2007

Sumber : http://www.csrc.or.id/

Pos ini dipublikasikan di Artikel / Tulisan. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Perda Syariah Islam di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim

  1. peace berkata:

    jika perda syariah dianggap politisasi agama, berarti aturan-aturan sekuler pun bisa dianggap politisasi liberal.

    mengutip di atas, “dilihat dari sifat dan tujuannya, syariah HANYA bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya…”, maka buat apa shalat diwajibkan?jelas shalat adalah syariat, dan ada “pemaksaan’ bagi yg mengaku muslim.Kemudian bagi yang enggan membayar zakat pun boleh diperangi.Pernyataan kutipan ini benar2 mencerminkan org2 yg ingin memelintir syariat.
    jika sekulerisme,nilai2 barat merebak ke ruang publik malah dijunjung,mengapa syariat Islam ke ruang publik malah ditentang?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s